SIDANG PERDANA KASUS BASARNAS

Jakarta 1 April 2024, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menggelar sidang perdana dengan agenda Pembacaan Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi selaku Penuntut kasus Basarnas dengan Majelis Hakim Letnan Jenderal TNI Adeng, S.Ag., S.H. selaku Hakim Ketua, Letnan Jenderal TNI Arwin Makal, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota I dan Marsekal Madya TNI Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota II. Kasus Basarnas menyidangkan seorang purnawirawan TNI AU berpangkat Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi yang kala itu menjabat sebagai Kabasarnas Periode tahun 2021 s.d. 2023, yang di dakwa sebagai berikut melakukan tindak pidana :
Pertama : “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Kedua : “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Ketiga : “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Sesuai Pasal :
Pertama: Pasal 12 huruf a UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
Kedua:Pasal 12 huruf b UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
Ketiga: Pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kadilmilti Jakarta

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Laksamana Pertama TNI

SURVEY IKM DAN IPK

IKM
SURVEY TWL IV
0 %
IPAK
SURVEY TWL IV
0 %

KEGIATAN DILMILTI JAKARTA

  • All Posts
  • Berita
UPACARA BULANAN PENGADILAN MILITER

Jakarta, 19 September 2022 Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dilaksanakan Upacara Bendera Rutin setiap bulan di Lapangan Apel…

BINTEK ACCESSOR

Jakarta, 7-9 Desember 2022 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., beserta Hakim Militer…

Pengawasan Daerah Desember 2022

Bandung, 16 Desember 2022 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. dengan didampingi oleh…

APEL GABUNGAN JANUARI 2023 

Jakarta, 9 Januari 2023  Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. memimpin apel gabungan…

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Jakarta, 9 Januari 2023. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melaksanakan kegiatan Penandatangan Pakta Integritas yang dilaksanakan di ruang sidang utama…

Edit Template

Hubungi Kami

Media Sosial Kami

© 2023 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta